Perppu Urgen karena UU KPK Bikin Penindakan Korupsi Tak Pasti Perppu Urgen karena UU KPK Bikin Penindakan Korupsi Tak Pasti - Kabar Korupsi - Berita Aktual, Tajam & Terpercaya -->

Iklan Semua Halaman

Perppu Urgen karena UU KPK Bikin Penindakan Korupsi Tak Pasti

KabarKorupsi.Com
Kamis, 03 Oktober 2019
Bivitri Susanti. 

JAKARTA, KabarKorupsi.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menimbang-nimbang untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK. Sikap Jokowi yang belum bulat itu dinilai wajar secara politis.

Ahli hukum tata negara yang juga salah satu pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti menyebut kemungkinan Jokowi memiliki hitungan soal nasib Perppu itu di DPR bila nantinya dikeluarkan. Sebab, ada kemungkinan pula bila DPR menolak Perppu KPK tersebut.

"Walaupun kita tahu Perppu itu sepenuhnya wewenang presiden, tapi nanti begitu DPR sidang lagi harus dibahas lagi oleh DPR apakah Perppu itu akan jadi undang-undang atau tidak jadi undang-undang," kata Bivitri, Selasa (1/10/2019).

Bivitri juga membaca pergerakan Jokowi dari media massa ketika menemui pimpinan partai politik akhir-akhir ini. Menurut Bivitri, persoalan Perppu KPK pasti turut dibahas dalam pertemuan itu karena Jokowi dinilai tak ingin Perppu itu ditolak DPR bilamana kelak dikeluarkan.

"Tentu saja dalam konteks politik akan tidak baik apabila nanti Perppunya ditolak mentah-mentah oleh DPR, bagi Presiden saya kira ada perhitungan itu. Jadi Pak Jokowi pasti akan menghitung itu," ucapnya.

Namun Bivitri sebagai salah satu pendukung agar Jokowi menerbitkan Perppu KPK menilai penolakan DPR terhadap Perppu KPK justru baik. Kenapa?

Bila kelak Jokowi benar-benar mengeluarkan Perppu KPK dan DPR menolaknya, Bivitri menilai hal itu menguak segala asumsi selama ini. Apa itu?

"Adanya Perppu--kalau nanti misalnya ditolak DPR--akan ada kejelasan juga bagi masyarakat siapa sebenarnya yang nanti mendukung KPK mendukung pemberantasan korupsi, siapa yang tidak," kata Bivitri.

Selain itu Bivitri mendorong Jokowi untuk segera mengambil sikap terkait Perppu KPK. Sebab, UU KPK yang baru dinilai Bivitri akan melemahkan pemberantasan korupsi.

"Perlu disadari dampak dari adanya revisi UU KPK juga immediate sekali akan menyebabkan ketidakpastian hukum terutama dalam pemberantasan korupsi. Jadi sangat urgen sekali (Jokowi menerbitkan Perppu KPK)," kata Bivitri.

"Kalau misalnya ini sudah berlaku nanti begitu ditandatangani presiden atau nanti 30 hari tidak tanda tangan pun akan langsung berlaku, akan langsung diundangkan, maka pada dasarnya KPK akan kehilangan seluruh wewenangnya dalam penindakan," imbuhnya.

Sumber: Detikcom


Baca Juga