Ada Lima Anggota Dewan Incumbent Minta Kendis Jenis Toyota Fortuner Ada Lima Anggota Dewan Incumbent Minta Kendis Jenis Toyota Fortuner - Kabar Korupsi - Berita Aktual, Tajam & Terpercaya -->

Iklan Semua Halaman

Ada Lima Anggota Dewan Incumbent Minta Kendis Jenis Toyota Fortuner

KabarKorupsi.Com
Senin, 14 Oktober 2019
Ada Lima Anggota Dewan Incumbent Minta Kendis Jenis Toyota Fortuner. 

MANADO, KabarKorupsi.Com - Hearing di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado terhadap Inspektorat Kota Manado beberapa waktu lalu, ternyata bukan hanya mempertanyakan alasan direvisinya Perwako no 35 tahun 2017 menjadi Perwako no 26 tahun 2019, yang mengatur gaji dan tunjangan anggota DPRD Manado, ternyata ada juga hal lain yang diminta oleh beberapa politisi incumbent di DPRD Kota Manado.

“Mereka bukan hanya mempertanyakan soal perubahan gaji dan tunjangan sesuai dengan Perwako 26 tahun 2019, malah ada anggota yang meminta kendaraan dinas (kendis) jenis Toyota Fortuner,” ungkap Sekretaris Inspektorat, Adi Zainal Abidin, yang mewakili Pemkot Manado dalam hearing tersebut waktu itu, sambil membeberkan nama lima anggota dewan incumbent tersebut.

Padahal lanjutnya, diterbitkannya Perwako 26 tahun 2019, itu didasarkan atas rekomendasi BPK RI yang menyebutkan jika kendaraan dinas untuk anggota dewan tak bisa melebihi kendaraan dinas pimpinan dewan.

“Sesuai rekomendasi dari BPK dan mengacu pada PP 18 Tahun 2017 Pasal 17 ayat 5 yang mengatakan bahwa ‘besaran tunjangan perumahan dan tunjangan tranportasi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi,” jelas Adi.

Lanjut dijelaskannya, mengacu pada aturan, kendaraan dinas untuk pimpinan dewan berkapasitas mesin 2500 CC.

“Dan untuk anggota, sesuai aturan, harus dibawah 2500 CC. Jadi, kalau mintanya Toyota Fortuner yang kapasitas mesinnya 2500 CC, jelas-jelas ini sudah melanggar aturan,” tegas Adi.

Untuk diketahui, pemanggilan Inspektorat Kota Manado untuk dihearing di DPRD Manado, adalah untuk mempertanyakan adanya perubahan aturan dari Perwako no 35 tahun 2017 menjadi Perwako no 26 tahun 2019, yang mengatur gaji dan tunjangan anggota DPRD Manado, yang setelah direvisi aturannya, mengalami penurunan upah dengan selisih kurang lebih Rp10 Juta.

Penulis: Redaksi


Baca Juga